Ratna Sri Irawan's

Ratna Sri Irawan's

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

WALIKOTA SUKABUMI PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NASKAH PUBLIKASI HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA

NASKAH PUBLIKASI HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA

2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2013 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

27 EVAYUNI KUSMARTANI P FISIP. 28 ERNA KURNIA P FISIP. 29 FIRMAN BIMASAKTI L FISIP

27 EVAYUNI KUSMARTANI P FISIP. 28 ERNA KURNIA P FISIP. 29 FIRMAN BIMASAKTI L FISIP

Un Sukandari Lamo Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran ABSTRACT

Un Sukandari Lamo Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran ABSTRACT

2016

Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Medis Rawat Jalan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan pada RSUD Kota Batam

Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Medis Rawat Jalan Poliklinik Kebidanan dan Kandungan pada RSUD Kota Batam

STRUKTUR DAN KOMPOSISI VEGETASI MANGROVE DI DESA PANTAI MEKAR DAN PANTAI HARAPAN JAYA, KECAMATAN MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR DAN KOMPOSISI VEGETASI MANGROVE DI DESA PANTAI MEKAR DAN PANTAI HARAPAN JAYA, KECAMATAN MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DATA PENDUDUK PADA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT BERBASIS WEB

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DATA PENDUDUK PADA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT BERBASIS WEB

AKTIVITAS ANTIBAKTERIAL DAUN SIRIH (Piper betle L.) SEBAGAI GREEN ANTIBIOTIC UNTUK MASTITIS SUBKLINIS SKRIPSI. Oleh : GABBY LUTVIANDHITARANI

AKTIVITAS ANTIBAKTERIAL DAUN SIRIH (Piper betle L.) SEBAGAI GREEN ANTIBIOTIC UNTUK MASTITIS SUBKLINIS SKRIPSI. Oleh : GABBY LUTVIANDHITARANI

KARAKTERISTIK DISMORFOLOGI PADA PASIEN DENGAN KELAINAN KROMOSOM SEKS LAPORAN HASIL PENELITIAN

KARAKTERISTIK DISMORFOLOGI PADA PASIEN DENGAN KELAINAN KROMOSOM SEKS LAPORAN HASIL PENELITIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2015, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom

2015, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom

UJI RESISTENSI TERHADAP MALATHION PADA NYAMUK DEWASA Aedes aegypti ASAL DENPASAR BARAT DAN LPT UNAIR SURABAYA

UJI RESISTENSI TERHADAP MALATHION PADA NYAMUK DEWASA Aedes aegypti ASAL DENPASAR BARAT DAN LPT UNAIR SURABAYA

WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TEGAL

WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TEGAL

PERAN KYAI IBRAHIM TUNGGUL WULUNG DALAM PENYEBARAN AGAMA KRISTEN DI DESA BANYUTOWO KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI

PERAN KYAI IBRAHIM TUNGGUL WULUNG DALAM PENYEBARAN AGAMA KRISTEN DI DESA BANYUTOWO KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Sistem hormon seksual wanita terdiri dari tiga hirarki hormon sebagai berikut :

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Sistem hormon seksual wanita terdiri dari tiga hirarki hormon sebagai berikut :

BAB IV GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBINA UMKM

BAB IV GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMBINA UMKM

KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN

2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close